Kesehatan
Trending

Ashabul Kahfi Komisi IX DPR RI: Jangan Bebani Rakyat Kecil,

suarathibbunnabawi.id,- (Sabtu, 16/11/2019),- Anggota DPR RI Ashabul Kahfi turut hadir dalam Kunjungan Spesifik Komisi IX ke Makassar. Kunjungan ini digelar untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholder) Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Makassar. Acara digelar di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl Perintis Kemerdekaan, Jumat, 16 November 2019.
Ditemui di sela acara, Ashabul Kahfi menegaskan bahwa pada prinsipnya Komisi IX senantiasa berpihak pada rakyat kecil. “Insyaallah kita masih terus berjuang, setidaknya sebelum kenaikan iuran berlaku pada Januari 2020. Jika pun terpaksa, Pemerintah tidak punya cara lain menutupi defisit, setidaknya iuran BPJS kelas 3 tidak mengalami kenaikan,” jelas legislator Fraksi PAN DPR RI ini.

Menurut Kahfi, Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto juga cukup responsif atas masukan Komisi IX. “Bahkan Menkes sudah bersurat ke Kementerian terkait, agar menunda kenaikan iuran BPJS kelas 3, atau jika tidak bisa dihindari, maka Pemerintah seharusnya memberi subsidi. Kita apresiasi niat baik dr. Terawan,” ungkapnya.
Hal yang penting dibenahi dalam perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional, lanjut Kahfi, adalah data kepesertaan. Berdasarkan data BPS, jumlah kemiskinan terus menurun, anehnya peserta BPJS Kesehatan yang menikmati fasilitas program Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus bertambah.
“Di rapat tadi, teman-teman dari Sarikat Rakyat Miskin menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya berhak mendapatkan BPJS PBI, namun belum terdata. Artinya, salah satu PR besar BPJS bersama Kementerian Sosial adalah perbaikan data, agar program ini tepat sasaran,” kata Ketua DPW PAN Sulsel ini.
Kahfi juga mengungkapkan kendala yang dihadapi penerima PBI, yang sebelumnya berstatus BPJS Mandiri. “Banyak peserta PBI mengeluh, ternyata kartu mereka tidak bisa digunakan. Ternyata setelah dicek, sebelum terdaftar di PBI, mereka adalah pengguna BPJS mandiri yang masih memiliki tunggakan. KIS PBI mereka tidak bisa terpakai sebelum tunggakan BPJS mandiri terbayar,” tambahnya.
Merespon hal tersebut, Kahfi berpandangan bahwa idealnya peserta BPJS PBI tidak perlu dibebani dengan beban tunggakan tersebut. “Mereka beralih ke PBI, karena mereka tidak mampu. Seharusnya BPJS merubah kebijakan yang menyusahkan masyarakat kecil. Mesti diingat, jaminan kesehatan itu hak setiap warga negara,” tegas Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 ini.
Kahfi juga menyoroti pelayanan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) bagi para pasien BPJS, baik di puskesmas maupun rumah sakit. “Saya sering mendapati keluhan pasien BPJS, mereka sudah mengeluhkan sakit yang tak tertahankan, namun masih harus menunggu pelayanan, karena administrasi belum selesai diurus,” jelasnya.
Keluhan lain, kata Kahfi, disampaikan pasien BPJS yang rawat inap. Mereka kerap mendapatkan penolakan dari rumah sakit, dengan alasan kamar penuh. “Resep yang diberikan dokter bagi pasien BPJS, juga sering tidak tersedia di apotek rumah sakit. Akibatnya keluarga pasien harus mencari obat ke apotek luar rumah sakit dengan biaya sendiri. Kedepan, semua ini tidak boleh lagi terjadi,” tutup mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Dalam acara ini, Komisi IX DPR RI mendengarkan masukan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, BPJS Kesehatan Devisi Regional IX Sulawesi dan Maluku, BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Perwakilan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Provinsi Sulawesi Selatan, Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). Turut hadir pula perwakilan dari Sarikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).

Show More

DR. Syamsi Alang, MM

Suara Thibbun Nabawi | Suara Rakyat | Suara Pemersatu Bangsa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close