Artikel
Trending

BP3TKI MAKASSAR FASILITASI PERTEMUAN KEMLU DAN PT ALFIRA PERDANA JAYA (APJ) DALAM RANGKA KLARIFIKASI INFORMASI ATAS MENINGGALNYA AL FATAH, PMI ABK ASAL KABUPATEN ENREKANG

BNP2TKI (23/1/20) – Berita mengenai kematian Al Fatah, seorang ABK WNI asal Kabupaten Enrekang cukup menggegerkan jagad maya, khususnya pihak keluarga. Untuk memastikan bahwa keluarga almarhum memahami upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan agar tidak terombang-ambing oleh informasi yang simpang siur, maka pihak Kemlu meminta bantuan BP3TKI Makassar untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak keluarga almarhum.

Sebelum bertemu dengan pihak keluarga di rumah duka yang beralamat di Desa Banca, Kecamatan Baraka, Kab. Enrekang, Pihak Kemlu dengan PT APJ atas fasilitasi BP3TKI Makassar, langsung dipimpin oleh Kepala BP3TKI Makassar, Agus Bustami, melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Selatan melalui Kadisnaker Prov Sulsel, Bapak Andi Darmawan Bintang, Pihak Pemprov sangat mendukung dan memberi apresiasi terhadap perhatian dan upaya pihak Kemenlu, BNP2TKI dan PT. APJ Dalam penanganan masalah tersebut dan akan mendukung penyelesaiannya. Selanjutnya dilakukan juga pertemuan audiensi dengan Wakil Bupati Enrekang dan Kadisnaker Kab. Enrekang. Dalam Kesempatan tersebut perwakilan dari Kemenlu, Endah menyampaikan kepada Wakil Bupati Enrekang bahwasanya maksud kedatangannya untuk menyampaikan upaya penanganan kasus kematian Al fatah pada pihak keluarga.

Lebih lanjut Endah menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri telah menerima berita dari KBRI Wellington tertanggal 3 januari 2020 perihal kasus jenazah ABK WNI dan kasus lainnya di kapal Long Xing 629 di Apia, Samoa. Dua WNI yang bekerja di kapal tersebut dilaporkan telah
meninggal dunia di atas kapal dan jenazahnya telah dibuang oleh kapten kapal ke laut lepas karena khawatir adanya penyakit berbahaya yang dapat menular ke kru lainnya.

Salah satu dari kedua jenazah ABK WNI tersebut adalah Muh. Alfatah. Lebih lanjut Endah menjelaskan guna menindaklanjuti laporan tersebut Direktorat Perlindungan WNI telah mengadakan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga pada 7 Januari 2020 di Jakarta. Rapat menyepakati bahwa selain menyampaikan berita duka pada pihak keluarga, pemenuhan hak-hak almarhum WNI ABK tersebut menjadi prioritas.

Dalam kesempatan tersebut Pihak PT APJ yang diwakili Direktur Utama, Parlintongan menyampaikan bahwa sebagai bentuk rasa tanggungjawab moril akan membantu proses pemenuhan hak-hak Almarhum Al Fatah, antara lain pencairan BPJS, dan asuransi luar negeri sebesar USD 10.000.

Dalam audiensi tersebut Wabup Enrekang meminta penjelasan kenapa berita sudah ada di media sosial namun pihak pemerintah terlambat menyampaikan berita tersebut kepada pihak keluarga. Kasi Perlindungan BP3TKI Makassar, Purworini, menyampaikan bahwa pihak BP3TKI Makassar menerima informasi dari Kemlu perihal kasus Al Fatah tersebut pada tanggal 20 Januari 2020 kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Disnaker Enrekang untuk disampaikan kepada keluarga almarhum. Untuk kebocoran informasi di media sosial yang akhirnya lebih dahulu diketahui oleh keluarga tidak diketahui sumbernya dari mana.

Setelah melakukan pertemuan dengan Wakil bupati Enrekang dilanjutkan silaturahmi ke rumah keluarga Almarhum untuk bertemu dengan ahli waris dan menyampaikan berita duka serta klarifikasi informasi yang dilakukan oleh Kemlu bahwasanya Almarhum tidak dibuang ke laut lepas begitu saja, namun dilakukan proses pelarungan Jenazah karena dikawatirkan dapat menularkan penyakit berbahaya kepada kru kapal lainnya. Hal tersebut merujuk pada Kontrak
kerja bahwasanya yang bersangkutan tidak keberatan dikremasi dan abunya dikirim ke keluarga jika terjadi kemungkinan terburuk meninggal dunia pada saat bekerja.

Pada kesempatan tersebut PT. APJ, Pihak Kemlu dan BP3TKI Makassar menyampaikan turut berbela sungkawa serta sekaligus PT APJ menyerahkan tali kasih kepada ahli waris yakni kedua orang tua almarhum. Selanjutnya Pihak keluarga menyampaikan bahwasanya sudah ikhlas menerima kepergian Al fatah, namun masih meminta bantuan kemenlu untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait mengapa pihak kapten kapal langsung melakukan pelarungan tanpa konfirmasi pada pihak keluarga dan meminta PT APJ untuk menindaklanjuti mengenai proses pengurusan hak-hak almarhum.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa upaya BNP2TKI, Kemlu untuk menemui keluarga almarhum Al.Fatah dalam memberikan pemahaman atas upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah serta menyampaikan informasi mengenai pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak almarhum secara finansial menunjukkan bentuk kehadiran negara dalam upaya pelindungan PMI. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU. No. 17 tahun 2018 pasal 1 (5) bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Negara tidak menutup mata, namun menjadi garda terdepan dalam upaya melaksanakan pelindungan terhadap CPMI ataupun PMI dan keluarganya.

Lebih lanjut dalam konteks ini, salah satu hal yang dipertanyakan keluarga almarhum adalah kata-kata pembuangan jenazah, hal tersebut sangat membuat sedih perasaan keluarga almarhum karena merasa tidak ada rasa perikemanusiaan ketika jenazah dibuang begitu saja ke laut lepas. Pada kesempatan tersebut perwakilan dari Kemlu menjelaskan bahwa pembuangan yang di maksud adalah pelarungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pelarungan berasal dari kata larung. Larung memiliki arti peti mayat yang tidak berdasar, sementara itu pelarungan adalah proses atau cara perbuatan melarung atau melarungkan. Dalam kasus ini tampak adanya kesalahan dalam memilih bahasa sehingga menyebabkan pemahaman makna yang berbeda bagi audience. Corder (1974) menyatakan bahwa dalam memandang kesalahan bahasa ada 3 istilah antara lain Lapes, Error dan Mistake. Kesalahan pemilihan bahasa dalam konteks ini termasuk Mistake yaitu kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk suatu situasi tertentu. Kesalahan ini mengacu kepada kesalahan akibat penutur tidak tepat menggunakan kaidah yang diketahui benar, bukan karena kurangnya penguasaan bahasa kedua (B2). Kesalahan terjadi pada produk tuturan yang tidak benar. Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa instansi pemerintah dalam membuat surat resmi harus memperhatikan pemilihan bahasa dengan seksama sehingga terpenuhi etika dalam berbahasa dan dapat diterima pihak lain dengan baik serta tidak terjadi mistake.***(Pengantar Kerja BP3TKI Makassar/Nila)

Show More

DR. Syamsi Alang, MM

Suara Thibbun Nabawi | Suara Rakyat | Suara Pemersatu Bangsa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close