Sul-Sel

Komisi IV DPRD Jeneponto Kunjungan Kerja ke Disnakertrans Sulsel

suarathibbunnabawi.id,- (Selasa/04/08/2020),- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Ir. Andi Darmawan Bintang, M.Dev. Plg, menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Komisi IV Jeneponto, yang dipimpin oleh Kaharuddin Gau selaku Ketua Komisi IV dalam rangka membahas tentang teknis pembinaan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Jeneponto di beberapa Perusahaan Pengguna TKA. Kadisnakertrans Sulsel dalam sambutannya menyampaikan bahwa memang ada beberapa TKA yang bekerja di beberapa Perusahaan di Jeneponto dan data yang tercatat di Disnakertrans Sulsel jumlah TKA di Jeneponto sebanyak 142 orang, untuk di PT. D & C Engineering sesuai data dari Kemenaker RI yang terdata melalui sistem sebanyak 93 orang yang terdiri 45 TKA dengan dokumen perpanjangan dan 48 TKA dengan dokumen pengurusan baru. Hadir dalam rapat kunjungan kerja tersebut Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bidang Pelatihan Pemagangan Sertifikasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja ibu Rany Harwianty, Fungsional Pengantar Kerja dan Badan Intelgen Strategi bpk Muhlas yang tergabung dalam TIM PORA Sulsel. Anggota Dewan dari Komisi IV Jeneponto mempertanyakan mekanisme penggunaan TKA dan kemungkinan untuk memungut retribusi penggunaan TKA yang bekerja di Jeneponto serta kemungkinan untuk membuka Kantor Imigrasi di Jeneponto.

Syamsi Alang dari Fungsional Pengantar Kerja selaku pejabat teknis penempatan tenaga kerja dalam ulasannya menyampaikan bahwa mekanisme Penggunaan TKA diatur dalam Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Dalam Pepres jelas pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah, Kewenangan pusat jika TKA pertama masuk di Indonesia di manapun akan di tempatkan, untuk kewenangan daerah ubtuk perpanjangan penggunaan TKA, jika TKA bekerja lebih dari 1 lokasi atau lintas Kabupaten/Kota dalam satu wilyah Provinsi menjadi kewengan Provinsi.

Jika TKA wilayah kerjanya dalam satu kabupaten menjadi kewenangan kabupaten itu sendiri. Terkait kemungkinan mendapatkan retribusi dari penggunaan TKA lanjut Syamsi Alang, itu memungkinkan jika kabupaten/kota berkeinginan untuk menuangkan dalam Perda sebagai amanah dari PP 65 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pasal 6 bahwa Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk perpanjangan
izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota masih tetap menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2012. Lebih lanjut PP 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Perpanjangan izin Mempekerjakan TKA pasal 15 ayat (1) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Ayat (2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk TKA yang ada di Jeneponto di jelaskan Pak Muhlas yang merupakan anggota BAIS dan juga tergabung dalam TIM PORA bersama Syamsi Alang menyampaikan bahwa TKA yang ada di Jeneponto nerupakan perusahaan PMA yang dilengkapi dokumen Resmi. Untuk pembentukan Kantor Imigrasi merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

Show More

DR. Syamsi Alang, MM

Suara Thibbun Nabawi | Suara Rakyat | Suara Pemersatu Bangsa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close