Nasional

Rapat Koordinasi terbatas Sosialisasi UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Rapat Koordinasi terbatas Sosialisasi UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada tanggal 14 Juni 2021 Pukul 09.35 WITA, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Prov. Sulsel Jl. Jendral Urip Sumoharjo Kota Makassar dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi terbatas Sosialisasi UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Plt. Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota Se-Provinsi Sulawesi Selatan yang diadakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

I. Hadir dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Plt. Gubernur Prov. Sulsel diwakili oleh Sekda Prov. Sulsel.
2. Kepala BP2MI Benny Rhamdani
3. Perwakilan Komisi IX DPR RI Drs. Ashabul Kahfi
3. Wakil Ketua Komisi E DPRD Prov. Sulsel
4. Pangdam XIV/Hsn diwakili oleh Asintel Kodam XIV/Hsn Kolonel Inf Muhammad Aidi
5. Pangkoopsau II diwakili oleh Asintel Kaskoopsau II Kolonel Sus Sukahar Adi.
6. Danlantamal VI diwakili oleh Asintel Danlantamal VI Kolonel Laut (E) Sadikin Rijali
Kapolda Sulsel diwakili oleh Wadir Krimum Polda Sulsel
8. Ketua BPIP Romo Beni Soeaetyo Pr.
9. Plt. Deputi Penempatan dan Pelindungan Asia dan Afrika Drs. Dwi Anto, M.Si
10. Direktur pelindungan dan Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Yanu Anusasana, DE
11. Dirjen Protokol dan konsuler Kementerian Luar Negeri Dicky Yunus
12. Pabandya Pam Sintel Koopsau II Letkol Sus Alamsyah
13. Paban Ren Sintel Lantamal VI Mayor Laut (P) Muh. Ichlas Thamsi, S.Si.T
14. Wadir Intelkam Polda Sulsel AKBP Puji Laksono
15. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Abdul Azis B.
16. Seluruh Bupati/Walikota se Prov. Sulsel

II. Susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Menyanyikan Mars BP2MI
4. Pembacaan Doa
5. Sambutan Perwakilan Komisi IX DPR RI Drs. Ashabul Kahfi yang intinya sebagai berikut :

a) Tujuan para TKI/Tenaga Migran Indonesia bekerja ke luar Negeri adalah untuk merubah status sosial mereka
b) Para TKI/Tenaga Migran Indonesia yang kembali ke Indonesia ada yang pulang membawa cerita kesuksesan dan ada yang pulang dengan menderita seperti cacat, pelecehan seksual bahkan samapi kematian.
c) TKI/Tenaga Migran Indonesia merupakan penyumbang Devisa negara yang sangat besar.
d) BP2MI bertugas mengurusi seluruh TKI/Tenaga Migran Indonesia yang ada seluruh dunia.
e) Akar masalah untuk Para TKI/Tenaga Migran Indonesia yaitu standarisasi keterampilan dan perlunya adanya sertifikasi keterampilan dari badan penyalur TKI/Tenaga Migran Indonesia
f) Tingkat pendidikan untuk para TKI/Tenaga Migran Indonesia kita masih kalah dengan negara lain.
g) Para TKI/Tenaga Migran Indonesia berangkat dengan tidak melalui prosedur yang benar.
h) Perlunya ada pembahasan dari pemerintah dan perangkat desa untuk melakukan sosialisasi tentang prosedur menjadi TKI.

6. Sambutan Kepala BP2MI yang intinya sebagai berikut :

a) Prov. Sulsel merupakan provinsi yang ke 10 dalam kegiatan rapat koordinasi terbatas sosialisasi UU 18/2017
b) Para TKI/Tenaga Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa untuk negara, mereka berjuang untuk merupak hidup agar menjadi lebih baik lagi dan rela meninggalkan orang yang mereka sayangi.
c) Sosialisasi UU 18/2017 ini merupakan untuk melindungi para TKI/Tenaga Migran Indonesia meliputi perlindungan Hukum, Ekonomi
d) Untuk itu kami berharap agar pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kota/Kab mendorong sosialisasi ini.
e) Provinsi Sulsel merupakan salah satu dari provinsi yang banyak mengirim TKI dengan tujuan Arab Saudi, Papuanugini, Hongkong, Korea, Jepang dan Malaysia.
f) Jumlah total TKI/Tenaga Migran Indonesia yang ada kurang lebih 9 juta orang dan yang tercatat hanya sebanyak kurang lebih 3,5 juta orang.
g) Kami selama setahun mengembalikan jenazah sebanyak 870 para TKI/Pekerja Migran (90% mereka tdk tercatat dalam sistem)
i) BP2MI menangani sebanyak 670 orang para TKI/Pekerja Migran (90% mereka tdk tercatat dalam sistem) dan meraka dirawat sampai sembuh serta sampai kembali ke rumah di tanah Air.
j) BP2MI menghimbau kepada Pemerintah Provinsi, Kab/Walikota dan perangkat desa agar memberikan sosialisasi kepada warganya yang ingin menjadi TKI/Pekerja Migran Indonesia terkait UU No. 18/2017.
k) Masih banyaknya oknum-oknum yang membekingi kegiatan TKI/Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara Ilegal.
l) Rata-rata data setiap provinsi TKI/Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara  ilegal 2x lipatnya dari yang berangkat secara legal.
m) BP2MI bekerja sama dengan Bank Indonesia memberikan kemudahan program pinjaman untuk masyarakat yang ining berangkat menjadi TKI/Pekerja Migran Indonesia.
n) BP2MI membekali surat untuk setiap TKI/Pekerja Migran Indonesia yang berangkat untuk bekerja ke negara tujuan.

7. Sambutan dan pembukaan dari Plt. Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Sekda Prov. Sulsel dilanjutkan pemyerahan Piagam, Buku dan Plakat, yang intinya sebagai berikut :

a) Ucapan salam dan terima kasih kepada kepala BP2MI, perwakilan DPR RI, serta para tamu undangan yang sdh hadir.
b) Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kab/Kota agar tidak absen dalam melaksanakan Sosialisai dan koordinasi terkait UU No 18/2017 kepada masyarakat yang ingin menjadi TKI/Pekerja Migran Indonesia.
c) Banyak TKI/Pekerja Migran Indonesia meminggalkan keluarganya melalui jalur ilegal sehingga membuat keluarga/anak-anaknya menjadi terlantar.
d) Para pemimpin daerah harus sering turun kelapangan untuk lebih mengetahui kekurangan/keluhan dari masyarakat.

7. Foto bersama
8. Coffe break
9. Dialog dan Diskusi Panel dengan Pejabat Pemprov serta Pemda.

*Penyampaian dari kepala BPIP tentang Dimensi Kemanusiaan Dalam Nilai-Nilai Pancasila yang intinya sebagai berikut :*

a) Agar Pancasila slalu diaktulisasikan ditempat bekerja TKI/Pekerja Migran Indonesia.
b) Pemerintah harus memberikan kesadaran kepada warga masyarakatnya kerja TKI/Pekerja Migran Indonesia akan lebih aman dengan cara legal/resmi

*Penyampaian dari Kemenaker tentang Peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang intinya sebagai berikut :*

a) Pemerintah harus memperbaiki regulasi TKI/Pekerja Migran Indonesia
b) Para TKI/Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja harus memenuhi persyaratan dan mempunyai Setifikat kemampuan
c) Pentingnya peran perangkat Desa dalam upaya memperbaiki regulasi TKI/Pekerja Migran Indonesia dan sosialisasi tentang UU 18/2017.
d) Perlunya Pemerintah Prov/Kab/Kota dan perangkat desa melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang berkompeten melakukan pelatihan pelatihan untuk menjadi TKI/Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan bidangnya.

*Penyampaian dari Dirjen Protokol dan konsuler Kementerian Luar Negeri Dicky Yunus tentang Peran Kementerian Luar Negeri dalam pengiriman TKI/Pekerja Migran Indonesia yang intinya sebagai berikut :*

a) Proses pengiriman TKI/Pekerja Migran Indonesia ke tempat yang dituju
b) Jumlah kasus yang ada sebanyak kurang lebih 54.953 ribu dan yang sudah terselesaikam sebanyak 45.378 kasus.
c) Kasus yang sering terjadi yaitu TKI/Pekerja Migran Indonesia di laut dan IRT.
d) Banyaknya TKI/Pekerja Migran Indonesia yang ada di Arab Saudi dengan sengaja menghilangkan paspor dan masuk secara ilegal sehingga mendapatkan hukuman.
e) Agar pemerintah Prov/Kab/Kota agar memberikan sosilisasi dan pelatihan bagi warga/masyarakatnya yang akan berangkat menjadi TKI/Pekerja Migran Indonesia

*Penyampaian dari Bank BNI tentang Kredit Usaha Rakayat – Pekerja TKI/Pekerja Migran Indonesia yang intinya sebagai berikut :*

a) Banyaknya TKI/Pekerja Migran Indonesia yang berhutang kepada rentenir sebagai modal berangkat.
b) Bank BNI bekerja sama dengan Bank BI, Koperasi untuk memberikan KUR dengan bunga sebesar 3% dengan maksimus pinjaman Rp. 25.000.000,- serta maksimal angsuran selama 3 th/sesuai kontrak kerja PMI.
c) Penjelasan tentang syarat penerima KUR BNI dan PMI tidak diwajibkan memberikan agunan/jaminan.

PenyampaianDirektur pelindungan dan Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Yanu Anusasana, DE tentang meraih peluang kerja ke luar Negeri untuk pekerja migran Indonesia, yang intinya sebagai berikut :

a) Bagi TKI/Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus mempunyai keahlian atau sertifikat sesuai bidang yang akan dituju.
b) Hambatan Penempatan PMI Terampil meliputi :
(1) Kurang penguasaan bahasa asing
(2) Kurikulum Nasional
(3) sertifikat Internasional yang diakui di negara penempatan
c) Peluang kerja untuk PMI banyak sekali meliputi Selandia Baru, Turki, Jepang, Jerman, Australia, Qatar, Arab Suadi, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Polandia.

Pukul 13.00 WITA, kegiatan selesai dengan aman dan lancar.

Demikian dilaporkan

Show More

DR. Syamsi Alang, MM

Suara Thibbun Nabawi | Suara Rakyat | Suara Pemersatu Bangsa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close